kemaritiman indonesia mulai dikelola secara internasional sejak zaman

Previewthis quiz on Quizizz. Peristiwa Bandung Lautan Api yang terjadi pada bulan Maret 1946 merupakan peristiwaterbakarnya kota Bandung dalam upaya menjaga kemerdekaan Indonesia. Pembakaranini dilakukan oleh masyarakat Bandung sebagai bentuk respon atas ultimatum olehsekutu yang memerintahkan untuk mengosongkan Bandung. Deskripsi yangmenunjukkan unsur manusia dalam peristiwa Bandung lautan Denganmengangkat rempah dan membawanya ke kancah internasional supaya diakui secara global, akan membawa harapan baru untuk kemajuan Indonesia. Sejarah rempah dan kemaritiman meninggalkan jejak budaya yang berbekas pada masyarakat Indonesia, seperti terlihat dalam arsitek, kuliner, seni, dan budaya lainnya. Masa lampau dan masa sekarang saling Memulaikembali pembenahan di bidang kemaritiman, sebagai berikut; a) Masa Orde Lama: Penataan Kembali Maritim, Pembentukan Deklarasi Djuanda yang berisi tentang hukum laut Indonesia dan pentingnya sektor ekonomi maritime, Melakukan nasionalisasi perusahaan maritim Belanda dengan mengubah dan mengelola perusahaannya menjadi milik Indonesia Jikaberbicara tentang aset-aset PT Kereta Api Indonesia yang tersebar dari Jawa Barat hingga Jawa Timur tentu kita bisa berdecak kagum. Ketika Aset-aset Masa Lalu Mulai Dihidupkan Kembali 05/09/2013 Namun, jika harus direvitalisasi akan memerlukan dana yang tak sedikit. Stasiun Pangandaran berhenti beroperasi sejak 1983 Sejarahakuntansi di dunia bermula sejak ribuan tahun lalu. Adapun sejarah akuntansi di Indonesia dimulai sejak masa kolonial Belanda. Pada dasarnya, akuntansi merupakan seni pencatatan dari transaksi-transaksi keuangan. Namun, seiring dengan perkembangannya, akuntansi didefinisikan secara lebih detail. Rencontre Avec Un Ange Tome 2. Mengenai dunia kemaritiman di Indonesia, berikut adalah sejarah singkatnyaPada kemerdekaan Indonesia, yaitu 17 Agustus 1945 wilayah Indonesia hanya berupa wilayah Hindia Belanda yang ditambahkan dengan Timor, Papua, Malaka, Borneo Utara, dan juga kepulauan di sekelilingnya yang sesuai dengan perjanjian BPUPKI 11 Juli 1945. Selain itu, wilayah laut Indonesia ini hanya selebar 3 mil dari garis pantai sehingga kapal yang berasal dari negara lain bisa secara bebas melintasi laut yang berada di antara pulau-pulau di Indonesia. Hal ini membuat Indonesia khawatir akan adanya ancaman terhadap kedaulatan wilayah dari Indonesia karena mudahnya kapal asing untuk dari itu, dibuatlah Deklarasi Juanda pada 13 Desember 1957 yang menyatakan bahwa setiap laut yang berada di antara pulau-pulau di Indonesia juga termasuk dalam wilayah Indonesia sehingga kapal asing tidak bisa sembarangan masuk. Hal ini tentu tidak disetujui oleh negara-negara yang sering melintasi laut tersebut, seperti Amerika Serikat, Inggris, Belanda, Inggris, dll. Namun, ada juga beberapa negara seperti Filipina, Yugoslavia, dan Ekuador yang menyetujui pernyataan pada tahun 1982 permintaan pada Deklarasi Juanda disetujui pada konvensi hukum laut PBB. Melalui hal ini, luas dari wilayah laut Indonesia yang tadinya hanya seluas 1 juta km² menjadi 5,8 juta km². Melalui konvensi ini, PBB juga menetapkan bahwa Indonesia adalah negara adalah negara yang sangat luas dan juga diapit oleh dua samudera, yaitu samudera Hindia dan samudera Pasifik. Hal ini tentu membuat Indonesia memiliki potensi dalam bidang kemaritiman yang sangat luar biasa karena luasnya wilayah laut yang ada di Indonesia. Selain itu, berdasarkan United Nations Conventions on the Law of the Sea UNCLOS yang terjadi pada 1982, PBB juga mengakui Indonesia sebagai negara kepulauan dan sebagai negara maritim lebih lanjutMateri tentang potensi ekonomi kelautan di tentang pengertian ekonomi tentang pengertian dari negara jawabanKelas 8Mapel IPSBab 1 - Keunggulan Lokasi dan Kehidupan Masyarakat IndonesiaKode Related PapersKajian sejarah pesisir bukan lagi merupakan kajian baru sejak perhatian kepada dunia maritim diberikan mulai beberapa dekade yang lalu. Disertasi Suhartono tentang kota-kota pantai di Jawa di masa sebelkum abad ke-18 dan disertasi dan karya-karya lanjutan Lapian telah meneguhkan kajian dunia maritim sebagai kajian penting dalam penulisan sejarah Indonesia di samping kajian dunia agraris dan gerakan petani. Tapi pertanyaan terpenting dalam kajian dunia maritim, dimana kajian masyarakat pesisir merupakan bagian yang penting di dalamnya, adalah apakah dalam mengkaji dunia maritim dilahirkan dan dibutuhkan satu perangkat kerja, konsep, teori, atau metode yang berbeda dengan kajian dunia agraris? Ataukah kajian dunia maritim “sekedar” menggeser subject matter kajiannya dari dunia petani ke dunia pelaut dan nelayan?Abstract Nusantara understood as a national territorial concept with emphasis that the Indonesian territory consists of islands connected by sea. While the archipelagic understood as a political concept of the Indonesian people who see Indonesia as a unitary region, covering the land land, water sea, including the seabed and the land under it and the air above it are inseparable, that unite the nation and the country as a whole and thoroughly covers all areas of national life covering the political, economic and Perkuliahan Wawasan Sosial Budaya Maritim Universitas HasanuddinBenua Maritim Indonesia BMI adalah wilayah perairan dengan hamparan pulau – pulau didalamnya, sebagai satu kesatuan alamiah antara darat, laut dan udara di atasnya tertata unik dengan sudut pandang iklim dan cuaca keadaan airnya, tatanan kerak bumi, keragaman biota serta tatanan sosial budaya. Dalam era globalisasi, perhatian bangsa Indonesia terhadap fungsi, peranan dan potensi wilayah laut semakin berkembang. Kecenderungan ini di pengaruhi oleh perkembangan pembangunan yang mengakibatkan semakin terbatasnya potensi sumber daya nasional di darat. Pengaruh lainnya adalah perkembangan teknologi maritim sendiri sangat pesat sehingga memberikan kemudahan dalam pemanfaatan dan pengelolahan sumberdaya sebelum jalur transportasi darat merebut perhatian, jalur perairan telah berperan besar dalam menghubungkan satu daerah dengan daerah lain, satu pulau dengan pulau yang lain. Perairan, di kala itu, dipersepsi sebagai jalan, bukan batas. Itulah mengapa rumah dan pusat-pusat kota mendekat dan menghadap ke jalur-jalur sungai dan pantai. Jalur perairan itu tidak hanya berfungsi sebagai alur perdagangan dan transportasi, melainkan juga berpengaruh besar terhadap kebudayaan dan peradaban. Tetapi zaman kemudian berubah. Sastrawan Pramoedya Ananta Toer menyebutnya sebagai “Arus Balik”, di mana terjadi kemunduran dalam budaya maritim Nusantara. Pertanyaannya, mampukah generasi muda memberikan tafsir kontekstual kebudayaan maritim untuk kepentingan masa depan kejayaan bangsa? Apa saja persoalan yang membelit budaya maritim sehingga kurang berkembang? Dan strategi apa yang bisa dilakukan agar budaya maritim dapat bangkit dan menjadi penyokong masa depan bangsa?proses curatorial Museum Maritim Indonesia JawabanSejarah Maritim IndonesiaKetika Soekarno dan Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945, wilayah Indonesia hanya sebatas wilayah Hindia Belanda ditambah dengan Malaka, Borneo Utara, Papua, Timor, dan kepulauan sekelilingnya berdasarkan sidang BPUPKI 11 Juli 1945. Wilayah laut Hindia Belanda yang menghubungkan pulau-pulau di Indonesia hanya hanya selebar 3 mil dari garis pantai. Bayangkan bahwa Laut Jawa, Selat Makassar, Laut Sulawesi, Laut Banda, Laut Arafura, statusnya merupakan perairan internasional. Pada masa ini, wilayah Republik Indonesia mengacu pada Ordonasi Hindia Belanda 1939, yaitu Teritoriale Zeeen en Maritiemw Kringen Ordonantie TZMKO 1939. Dalam peraturan zaman Hindia Belanda ini, pulau-pulau di wilayah Nusantara dipisahkan oleh laut di sekelilingnya dan setiap pulau hanya mempunyai laut di sekeliling sejauh 3 mil dari garis pantai. Ini berarti kapal asing boleh dengan bebas melayari laut yang memisahkan pulau-pulau awal kemerdekaan Indonesia, dirasakan bahwa hukum laut yang berlaku saat itu dapat mengancam keamanan dan kedaulatan NKRI. Hal ini dikarenakan wilayah kepulauan Indonesia terpecah-pecah oleh perairan yang statusnya perairan internasional, dan kapal asing bebas berlayar di area DjuandaMenanggapi situasi tersebut, pada 13 Desember 1957, Perdana Menteri Indonesia, Ir. Djuanda Kartawijaya, mendeklarasikan “Deklarasi Djuanda”. Deklarasi Djuanda menyatakan bahwa perairan di sekitar, di antara, dan yang menghubungkan pulau-pulau yang termasuk dalam daratan Republik Indonesia, dengan tidak memandang luas atau lebarnya, adalah bagian yang wajar dari wilayah daratan negara Republik Indonesia dan dengan demikian merupakan bagian dari perairan pedalaman atau perairan nasional yang berada di bawah kedaulatan Negara Kesatuan Republik Djuanda menyatakan bahwa Indonesia menganut prinsip-prinsip negara kepulauan Archipelagic State, sehingga perairan antar pulau di kawasan Republik Indonesia pun merupakan wilayah Republik ini menuai pro dan kontra dari berbagai negara di dunia. Beberapa negara yang kontra antara lain Amerika Serikat, Ingris, Australia, Belanda, Perancis, dan Selandia Baru. Sedangkan yang pro antara lain Filipina, Equador, dan 1982Amerika Serikat tetap mempertahankan posisinya yang kontra dan menolak Deklarasi Djuanda hingga tahun 1982. Setelah Indonesia melalui perjuangan panjang, pada tahun 1982, Deklarasi Djuanda akhirnya dapat diterima dan ditetapkan dalam konvensi hukum laut PBB ke-III Tahun 1982. Pada pertemuan itu juga, konsepsi Wawasan Nusantara akhirnya diakui dunia sebagai The Archipelagic Nation UNCLOS 1982, luas laut Indonesia bertambah, dari semula kurang dari 1 juta km2 menjadi 5,8 juta km2. Pemerintah Indonesia kemudian meratifikasi UNCLOS 1982 melalui UU No. 17 Tahun 1985 tentang pengesahan UNCLOS, untuk mempertegas aturan dari PBB yang menyatakan Indonesia merupakan negara kepulauan. › Ekonomi›Industri Kemaritiman Indonesia... Kemandirian industri kemaritiman masih menjadi tantangan, sekaligus peluang. Ekosistem industri kemaritiman sangat besar. Sayangnya, peluang itu masih banyak dipenuhi dari sisi impor. OlehStefanus Osa Triyatna 4 menit baca KOMPAS/AGUS SUSANTO Nelayan menarik alat tangkap ikan di Pelabuhan Kali Adem, Penjaringan, Jakarta Utara, Minggu 30/5/2021. Industri kapal perikanan tangkap menyerap hampir 2 juta pekerja. Namun, penyerapan yang tergolong tinggi ini belum sejalan dengan perlindungan yang diperoleh awak kapal perikanan. Pengabaian hak-hak pekerja atau buruh kapal dialami awak kapal asal Indonesia, baik yang bekerja di kapal ikan dalam negeri maupun KOMPAS — Di tengah ekosistem industri kemaritiman Indonesia yang besar, kemandirian industri di sektor ini masih menjadi tantangan sekaligus peluang. Hingga kini, jumlah pelaku industri kemaritiman Indonesia sekitar 1 persen dari total populasi atau sekitar 2,7 juta jumlah kapal di Indonesia sangat besar, fakta-fakta yang ada menunjukkan Indonesia lebih banyak mengimpor kapal baru ataupun bekas, kecuali kapal-kapal di bawah kapasitas 500 gros ton GT yang mudah diproduksi sendiri. Selain itu, Indonesia juga masih mengimpor suku cadang, permesinan, alat listrik, dan pompa kapal. ”Kita juga masih impor alat keselamatan dan navigasi dari luar negeri, bahkan kita masih impor aturan internasional. Di sinilah, kami berharap, pendidikan ilmu terapan pelayaran dapat menjawab berbagai persoalan yang dihadapi industri kemaritiman sehingga Indonesia mampu berdaulat di atas perairannya sendiri,” kata Ketua Bidang Organisasi dan Keanggotan DPP Indonesian National Shipowners’ Association INSA Zaenal Arifin Hasibuan dalam webinar ”Menciptakan Inovator Kreatif dan Berdaya Saing untuk Konektivitas Keselamatan Pelayaran” di Jakarta, Senin 21/6/2021.Webinar ini digelar terkait dengan pengenalan lebih dekat Pendidikan Magister Terapan Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran STIP Jakarta yang didirikan Kementerian Perhubungan Kemenhub.Indonesia lebih banyak mengimpor kapal baru ataupun bekas, kecuali kapal-kapal di bawah kapasitas 500 gros ton yang mudah diproduksi juga Belanda Terus Bermitra Kembangkan Industri Perkapalan IndonesiaKompas/Bahana Patria Gupta Kapal-kapal di Selat Madura di Surabaya, Jawa Timur, Selasa 8/6/2021. Tanggal 8 Juni dikenal dengan Hari Laut Sedunia. Sebagai kawasan tangkapan ikan, Selat Madura tercemar oleh limbah yang sebagian besar didominasi limbah rumah tangga melalui sungai yang bermuara ke selat. Sejumlah penelitian menemukan kandungan mikroplastik pada air dan sedimen di selat menambahkan, dalam penyelenggaraan pelayaran di seluruh dunia, faktor terjaminnya keselamatan pelayaran menjadi hal terpenting. Parameter lainnya adalah tercapainya perlindungan keamanan maritim, rendahnya biaya logistik nasional, yang sampai saat ini industri pelayaran masih berjuang pada angka biaya logistik 23 persen selama lebih dari 20 tahun, serta kemandirian negara dalam berniaga secara internasional.”Kita mesti memiliki SDM sumber daya manusia yang unggul dan berdedikasi. SDM adalah faktor kunci industri pelayaran. Lebih baik kita mempunyai pelaut-pelaut besi di atas kapal kayu ketimbang memiliki pelaut-pelaut kayu di atas kapal besi,” tutur dia, Indonesia sampai saat ini boleh dibilang menjadi pemilik kapal terbanyak di dunia berdasarkan Register of Nationality. Berdasarkan data Kemenhub, kapal penumpang dan niaga per Juni 2021 berjumlah sekitar membeberkan ketergantungan Indonesia dari aspek komoditas yang masih diangkut menggunakan kapal asing sebesar 95 persen. Untuk itu, Indonesia membutuhkan terobosan agar bisa mandiri dalam berniaga secara sampai saat ini boleh dibilang menjadi pemilik kapal terbanyak di dunia berdasarkan Register of Nationality. Berdasarkan data Kemenhub, kapal penumpang dan niaga per Juni 2021 berjumlah sekitar juga Buku Putih, Pedoman Wujudkan Indonesia Poros Maritim DuniaJika dikaitkan dengan pelayaran, lanjutnya, devisa yang berasal dari sektor pariwisata dan tenaga kerja Indonesia juga sangat erat kaitannya dengan dunia pelayaran, seperti ekspor sawit senilai Rp 282 triliun, sektor pariwisata Rp 280 triliun, batubara Rp 263 triliun, minyak dan gas Rp 233,8 triliun, tenaga kerja sebesar Rp 218 triliun Rp 150 triliun berasal dari pelaut, tekstil Rp 180 triliun, kayu hasil hutan Rp 162 triliun, dan barang elektronik Rp 109 MAQBOOL Sejumlah nelayan mencoba memindahkan kapal penangkap ikan ke tempat yang lebih aman di pantai Laut Arab di Mumbai, India, Senin 17/5/2021. Topan Tauktae yang muncul di Laut Arab menghantam pantai barat India pada hari itu. Pihak berwenang telah mengevakuasi ratusan ribu orang dan menangguhkan vaksinasi Covid-19 di salah satu negara bagian. Direktur SDM dan Umum PT Pelabuhan Indonesia II Ihsanuddin Usman memandang, berbagai persoalan yang dihadapi industri kemaritiman, khususnya sektor pelayaran, diharapkan dapat dipecahkan dengan kekuatan SDM yang unggul. Caranya adalah dengan mampu melihat persoalan dari hulu ke hilir, kemudian memberikan solusi melalui nilai tambah pada setiap persoalan pelayaran.”Tidak hanya menghasilkan orang hebat secara profesi, tetapi juga bisa melihat persoalan itu sebagai satu kesatuan ekonomi. Kemudian, mendorong keunggulan yang kompetitif dengan kemampuan membangun kemitraan yang lebih strategis. Tidak hanya untuk satu industri atau perusahaan, melainkan pada satu ekosistem,” lainnya, lanjut Ihsanuddin, membangun industri logistik yang unggul dan kompetitif. Selama ini, biaya logistik kerap masih dirasakan berat. Pelabuhan memiliki peran yang tidak besar secara angka, tetapi secara signifikan mempunyai posisi strategis. Karena itu, Pelindo II berharap adanya bisnis model baru yang bisa memecahkan persoalan biaya logistik.”Bisnis model yang sekarang boleh jadi untuk 5-10 tahun yang akan datang sudah tidak relevan. Kita memerlukan bisnis model terkait pengembangan jaringan logistik. Tidak hanya melihat pelabuhan semata, tetapi juga bagaimana hubungan logistik darat dan pergudangan, serta nilai tambah apa yang bisa diberikan sehingga jaringan logistik kita bisa kompetitif,” ucap pendidikan ilmu terapan pelayaran tidak hanya diarahkan untuk memenuhi kebutuhan pemerintah selaku regulator, tetapi juga yang paling banyak adalah untuk memenuhi kebutuhan industri Jenderal Kemenhub Djoko Sasono menambahkan, pembangunan pendidikan ilmu terapan pelayaran tidak hanya diarahkan untuk memenuhi kebutuhan pemerintah selaku regulator, tetapi juga yang paling banyak adalah untuk memenuhi kebutuhan industri dilihat dari jumlah aparatur sipil negara ASN di Kemenhub yang berjumlah hampir orang saat ini, hanya sekitar 17 persen yang berlatar belakang pendidikan berbasis ilmu terapan. Artinya, kata Djoko, masih kurang untuk memberikan penguatan-penguatan layanan kepada KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN Kementerian Kelautan dan Perikanan mengamankan dua kapal ikan asing ilegal berbendera Vietnam yang mencuri ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia 711 Laut Natuna Utara, Senin 5/4/2021. Kapal yang mengoperasikan alat penangkapan ikan pukat harimau yang ditarik dua kapal itu membawa total muatan ikan 1 Djoko, dengan peningkatan kualitas SDM bidang pelayaran, lulusan STIP Pelayaran Jakarta diharapkan dapat berkontribusi dalam menciptakan berbagai terobosan inovatif bidang pelayaran. Berdasarkan Indeks Inovasi Global Tahun 2020, Indonesia masih berada di peringkat ke-85. Sementara beberapa negara ASEAN berada di posisi yang lebih baik dari Indonesia, misalnya Singapura berada di peringkat ke-8, Malaysia peringkat ke-33, Vietnam peringkat ke-42, dan Thailand peringkat ke-44.”Lewat peringkat ini, masih banyak ruang yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki posisi peringkat tersebut. Dari sisi SDM, peningkatan bisa dilakukan melalui penciptaan SDM di sekolah magister ilmu terapan,” kata juga Potensi Industri Baja Masih Besar SEJAK zaman kecil, negeri ini mendidik kaum mudanya tentang betapa hebatnya Indonesia sebagai negara maritim. Indonesia memiliki posisi yang sangat strategis yakni berada di antara dua benua dan dua samudera. Kondisi alam maritim Indonesia sangat indah dan dikaruniai oleh sumberdaya alam yang sangat kaya seperti sumber daya perikanan laut serta kekayaan mineral di bawah laut. Indonesia adalah negeri indah dan kaya raya dengan berbagai sumber daya alamnya. Oleh karenanya, rakyat Indonesia sudah sepatutnya bangga menyebut negerinya sebagai negara maritim juga INSA Berharap Pekerja Maritim Masuk Prioritas Vaksinasi Covid-19 Setiap negara pasti memiliki national-proud-nya sendiri, namun kebanggaan nasional tersebut belum tentu selalu mendapatkan pengakuan dunia internasional. Dunia internasional pastinya mengakui kekayaan alam maritim Indonesia yang indah dan kaya. Dunia juga memberikan apresiasi kepada kontribusi nyata Indonesia kepada sektor maritim global serta bagaimana Indonesia memelihara dan menjaga kekayaan alam tersebut dari kerusakan dan eksploitasi. Dalam hal ini, dunia lebih memilih untuk memandang prestasi kemaritiman Indonesia daripada keunggulan kondisi alam yang merupakan anugerah dari Yang Maha Kuasa. Banyak negara di dunia yang tidak memiliki sumber daya alam maupun kondisi geografis seperti Indonesia namun diakui sebagai negara maritim karena kontribusinya yang besar pada dunia kemaritiman dunia, khususnya pada pelestarian lingkungan hidup kelautan dan sektor pelayaran yang memfasilitasi perdagangan global. Baca juga Pengusaha Kapal Khawatir Investor Asing Bisa Ganggu Industri Maritim Kedua hal tersebut termasuk dalam mandat Organisasi Maritim Internasional International Maritime Organization – IMO, sebuah badan khusus PBB yang bermarkas besar di London. IMO memerankan peran strategis dalam perekonomian dunia dalam konteks memfasilitasi perdagangan internasional melalui laut serta berkontribusi dalam menjaga lingkungan hidup laut. Terlebih dalam masa pandemi saat ini, sektor pelayaran dan IMO memegang peranan kunci sebagai penyangga perekonomian global serta dalam konteks distribusi vaksin, obat dan alat-alat kesehatan untuk menangani pandemi. Berangkat dari pemahaman di atas, diplomasi Indonesia didasarkan pada keinginan untuk meningkatkan profil Indonesia sebagai negara maritim dunia dengan cara berkontribusi pada sektor maritim global yang lebih mengedepankan peran Indonesia daripada kondisi alam dan kondisi geografis Indonesia. Beberapa hal yang menjadi titik berat diplomasi Indonesia adalah 1. Teringat akan lagu “Nenek Moyangku Seorang Pelaut” yang sering dinyanyikan di sekolah-sekolah di Indonesia, cerita dalam lagu tersebut ternyata masih relevan hingga saat merupakan penyumbang seafarers terbesar kedua di dunia. Menurut data dari Kementerian Perhubungan, Indonesia memasok sebanyak hampir 1,2 juta seafarers pada industri pelayaran global. Data ini menggambarkan kepercayaan dunia pada sumber daya manusia Indonesia di bidang pelayaran sekaligus merupakan kontribusi berharga bagi kemaritiman dunia. Oleh karena itu, diplomasi Indonesia diarahkan untuk melindungi aset berharga ini. Pada Juli 2020, Indonesia bersama 12 negara lainnya di IMO menetapkan seafarers sebagai pekerja kunci key-workers pada masa pandemi dan mengajak seluruh negara di dunia untuk menerapkan Protocols for Ensuring Safe Ship Crew Changes and Travel during Coronovirus Covid-19 Pandemic. Untuk terus memperkuat kerjasama internasional untuk melindungi awak kapal ini, yang pada akhirnya pada 1 Desember 2020, Sidang Majelis Umum SMU PBB telah mengesahkan secara konsensus resolusi tentang kerja sama antar negara dalam melindungi pelaut seafarers di tengah masa pandemi Covid-19. Resolusi yang digagas Indonesia tersebut mendapat dukungan co-sponsor dari lebih 70 negara dan merupakan resolusi MU PBB pertama terkait pelaut dan pengelolaan arus barang secara global global supply chain. Resolusi tersebut merupakan terobosan penting dalam mendorong perhatian dunia terhadap isu-isu keselamatan maritim, khususnya menyangkut perlindungan pelaut di tengah pandemi Covid-19. Para pelaut di seluruh dunia menghadapi tantangan berat di masa pandemi, ketika restriksi yang ada membuat pergantian awak dan pemulangan pelaut menjadi sulit. Resolusi ini oleh karenanya diharapkan menjadi pendorong kerja sama internasional dalam memfasilitasi pergantian awak kapal, yang merupakan faktor penting dalam pengelolaan arus barang secara global. Indonesia juga terus menjaga kualitas SDM pelayarannya dengan secara terus menerus menerapkan standar-standar dan regulasi IMO dalam lembaga pendidikan pelayaran sehingga SDM Indonesia dapat terus mendapatkan kesempatan untuk memenuhi permintaan atas awak kapal secara global. 2. Laut adalah milik seluruh umat manusia di dunia Semua negara, bahkan negara yang tidak memiliki laut pun, mempunyai kepentingan terhadap laut. IMO sebagai badan PBB yang mengurusi keselamatan navigasi dan lingkungan hidup laut harus dapat lebih mewakili kepentingan seluruh negara di dunia. Atas dasar pemikiran itu, Indonesia sebagai anggota Dewan IMO, bersama-sama dengan beberapa negara lain, mengajukan proposal untuk melakukan perubahan di IMO agar lebih dapat menjawab tantangan-tantangan baru dan keputusan-keputusan yang diambil lebih berimbang mencerminkan kepentingan semua negara. Indonesia mengusulkan agar Dewan IMO menambah jumlah keanggotaannya dan mencerminkan distribusi geografis kawasan-kawasan utama di dunia. Selain itu, agar lebih efisien, diusulkan pula agar masa kerja Dewan IMO diperpanjang dari 2 tahun menjadi 4 tahun. Usulan Indonesia banyak didukung oleh negara-negara anggota IMO lainnya dan diharapkan dapat disahkan pada Sidang Majelis IMO di akhir tahun 2021 ini. Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Mari bergabung di Grup Telegram " News Update", caranya klik link kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

kemaritiman indonesia mulai dikelola secara internasional sejak zaman